Channel8.co.id, NTT — Pemerintah mengalokasikan bantuan kemasyarakatan sebesar Rp200 miliar untuk mendukung penanganan dan pemulihan masyarakat terdampak gempa bumi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dana tersebut terdiri atas Rp40 miliar untuk Pemerintah Provinsi NTT dan masing-masing Rp20 miliar untuk delapan kabupaten terdampak, yakni Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ende, Ngada, Nagekeo, Sikka, dan Flores Timur.
Alokasi itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat penanganan gempa di Posko Penanganan Gempa Bumi, Batalyon Yonif TP 834/WM, Kabupaten Nagekeo, Rabu (26/8/2026).
Di tengah kebutuhan masyarakat yang masih harus dipenuhi setelah bencana, dana tersebut diarahkan untuk mendukung berbagai keperluan penanganan darurat, termasuk kebutuhan pengungsi dan pemulihan di daerah terdampak.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal Suharyanto mengatakan bantuan Rp20 miliar untuk masing-masing kabupaten telah diterima pemerintah daerah.
Menurutnya, dana tersebut harus digunakan secara khusus untuk kebutuhan penanganan bencana.
“Sudah sampai, kami juga sudah sampaikan ke Bupati, bantuan itu tidak boleh digunakan hal yang lain kecuali untuk menangani bencana.”
Bukan hanya soal bantuan
Besarnya kebutuhan setelah bencana membuat pemerintah daerah tidak hanya berhadapan dengan persoalan penanganan korban, tetapi juga kebutuhan logistik yang harus tersedia selama masa pemulihan.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan dukungan tersebut akan digunakan pemerintah daerah untuk memperkuat penanganan masyarakat, termasuk para pengungsi yang masih membutuhkan bantuan.
“Semua kabupaten di Pulau Flores ini mendapatkan Rp20 miliar dan provinsi Rp40 miliar,” kata Melkiades.
Namun, persoalan yang muncul setelah bencana tidak berhenti ketika bantuan mulai disalurkan. Ketersediaan pangan dan logistik menjadi salah satu tantangan yang perlu diantisipasi, terutama jika kondisi darurat berlangsung lebih lama dari perkiraan.
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo menyoroti pentingnya daerah memiliki cadangan logistik sendiri. Pemerintah provinsi maupun kabupaten dinilai perlu memiliki gudang serta persediaan makanan yang dapat segera digunakan ketika bencana terjadi.
“Para bupati, gubernur harusnya juga sudah punya lumbung-lumbung cadangan,” ujar Prabowo.
Pemerintah pusat, lanjutnya, akan membantu mendorong penyediaan cadangan tersebut bagi daerah yang belum memiliki kesiapan memadai.
Tantangan setelah masa darurat
Bagi masyarakat Flores yang terdampak gempa, persoalan berikutnya adalah bagaimana bantuan tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi kebutuhan yang dirasakan langsung di lapangan.
Dana Rp200 miliar menjadi salah satu instrumen untuk mempercepat penanganan. Tetapi efektivitasnya akan sangat bergantung pada ketepatan penggunaan, koordinasi pemerintah daerah, serta kemampuan memastikan bantuan sampai kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Pada saat yang sama, gagasan membangun cadangan pangan dan logistik di tingkat daerah menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak semestinya hanya mengandalkan respons setelah bencana terjadi.
Gempa bumi memang datang tanpa bisa diprediksi secara pasti. Yang dapat dipersiapkan adalah kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk merespons ketika keadaan darurat terjadi.
Karena itu, selain bantuan untuk pemulihan saat ini, pekerjaan yang tidak kalah penting adalah membangun sistem kesiapsiagaan yang membuat Flores dan NTT lebih siap menghadapi bencana berikutnya. (Diolah sumber : BPMI/Setpres)
