Kabut asap, kebakaran yang meluas, dan aktivitas warga yang terganggu membuat penanganan kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi sorotan. Lalu, apa sebenarnya arti status bencana nasional? Apakah pemerintah baru bisa bergerak maksimal setelah status itu ditetapkan?
Channel8.co.id|Explain — Bayangkan kamu tinggal di daerah yang setiap hari diselimuti asap. Udara terasa sesak, sekolah terganggu, aktivitas warga tidak berjalan normal, bahkan penerbangan bisa terdampak ketika jarak pandang menurun.
Situasi seperti ini bukan sekadar soal api yang membakar pepohonan. Ada kesehatan masyarakat, mata pencaharian, lingkungan, dan keselamatan warga yang ikut dipertaruhkan.
Itulah salah satu alasan mengapa desakan agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ditetapkan sebagai bencana nasional kembali mengemuka pada Oktober 2026.
Namun, muncul pertanyaan penting: kalau kebakaran sudah meluas dan dampaknya dirasakan banyak orang, mengapa status bencana nasional tidak otomatis ditetapkan?
Untuk memahaminya, kita perlu mengenal lebih dulu arti status bencana nasional dan bagaimana pemerintah menentukan skala sebuah bencana.
1. Apa Itu Status Bencana Nasional?
Sederhananya, status bencana nasional merupakan penetapan bahwa suatu bencana ditangani dalam skala nasional berdasarkan kriteria hukum dan kondisi nyata di lapangan.
Penetapan ini berkaitan dengan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah pusat dalam penanggulangan bencana, termasuk koordinasi, pengerahan sumber daya, serta penanganan dampaknya.
Di Indonesia, dasar hukumnya antara lain Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Jadi, status bencana nasional bukan sekadar label bahwa suatu peristiwa sudah sangat parah. Ada pertimbangan mengenai korban, kerusakan, luas wilayah terdampak, dan dampak sosial ekonomi yang harus dinilai.
Tetapi, ada hal yang sering disalahpahami: bencana yang belum berstatus nasional bukan berarti pemerintah pusat tidak boleh membantu.
BNPB menegaskan bahwa pemerintah pusat tetap dapat mengerahkan personel, peralatan, logistik, pendanaan, dan dukungan teknis sesuai kebutuhan serta kewenangannya, sekalipun bencana ditangani dalam status daerah.
Dengan kata lain, pertolongan kepada masyarakat tidak seharusnya menunggu sebuah label.
Sumber: BNPB, 29 Agustus 2026.
2. Apa Saja Syarat Menetapkan Bencana Nasional?
Penentuan status bencana memiliki perkembangan hukum penting pada 2026.
Pada 28 Agustus 2026, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pengujian Undang-Undang Penanggulangan Bencana melalui Putusan Nomor 261/PUU-XXIII/2025.
MK menetapkan bahwa penentuan status bencana nasional harus didasarkan pada pemenuhan sekurang-kurangnya tiga dari lima indikator, dengan jumlah korban sebagai indikator utama yang wajib dipenuhi.
Lima indikator tersebut meliputi:
- Jumlah korban, termasuk korban yang meninggal dunia dan terdampak.
- Kerugian harta benda, yaitu kerusakan atau kehilangan aset akibat bencana.
- Kerusakan sarana dan prasarana, seperti fasilitas umum dan infrastruktur.
- Cakupan wilayah terdampak, yakni seberapa luas daerah yang terkena bencana.
- Dampak sosial ekonomi, termasuk gangguan terhadap kehidupan dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Perubahan ini penting. Sebelumnya, kelima indikator tersebut dipahami harus terpenuhi seluruhnya. Setelah putusan MK, penetapan status bencana nasional menggunakan sekurang-kurangnya tiga indikator, dengan jumlah korban tetap menjadi indikator utama.
Tujuannya adalah agar penetapan status tidak terhambat oleh persyaratan yang terlalu kaku sehingga penanganan bencana bisa dilakukan lebih cepat.
Namun, terpenuhinya indikator bukan berarti status nasional otomatis berlaku. Pemerintah tetap perlu menilai data dan kondisi nyata di lapangan dalam mengambil keputusan.
Sumber: Mahkamah Konstitusi dan BNPB, Agustus 2026.
3. Mengapa Karhutla Didesak Menjadi Bencana Nasional?
Karhutla berbeda dari kebakaran biasa yang hanya terjadi di satu lokasi.
Ketika api membakar kawasan hutan dan lahan dalam skala luas, dampaknya bisa merembet ke banyak sektor. Asap dapat mengganggu pernapasan, mengurangi jarak pandang, menghambat transportasi, serta mengganggu sekolah dan aktivitas ekonomi.
Kerusakan lingkungan juga menjadi persoalan serius, terutama ketika kebakaran terjadi di kawasan yang sulit dijangkau atau memiliki ekosistem yang rentan.
Dalam kondisi seperti itu, persoalan yang muncul bukan hanya bagaimana memadamkan api, tetapi juga bagaimana melindungi masyarakat, mencegah kebakaran meluas, menangani dampak asap, dan memulihkan wilayah terdampak.
Desakan agar karhutla menjadi bencana nasional dapat dipahami sebagai dorongan agar skala penanganan sebanding dengan luas dan beratnya dampak yang terjadi.
Meski demikian, desakan tersebut perlu dibedakan dari keputusan resmi pemerintah. Status bencana nasional tidak dapat disimpulkan hanya dari banyaknya titik api atau luas lahan yang terbakar. Penilaiannya harus mencakup indikator hukum, termasuk jumlah korban sebagai indikator utama.
4. Seberapa Serius Kondisi Karhutla pada Oktober 2026?
Gambaran situasi yang disampaikan pemerintah menunjukkan bahwa penanganan karhutla masih menjadi pekerjaan besar di sejumlah wilayah.
Dalam laporan kepada Presiden pada 12 Oktober 2026, BNPB menyebut luas lahan yang masih dalam proses pemadaman di enam provinsi prioritas mencapai 639,23 hektare.
Enam provinsi tersebut adalah Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau.
Dari jumlah itu, kebakaran di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan, Kalimantan Tengah, dilaporkan mencapai 513,89 hektare.
Penanganan di sejumlah lokasi juga menghadapi kendala jarak pandang yang sangat rendah akibat asap. Kondisi ini membatasi operasi udara, termasuk penggunaan helikopter untuk pemadaman dengan metode water bombing.
Angka tersebut merupakan gambaran kondisi yang dilaporkan pada 12 Oktober 2026, bukan angka total kumulatif seluruh karhutla selama tahun berjalan.
Data itu memperlihatkan bahwa tantangan penanganan tidak hanya terletak pada besarnya wilayah terbakar. Akses menuju lokasi, kondisi cuaca, jarak pandang, dan kebutuhan mengerahkan berbagai unsur juga berpengaruh.
Namun, data luas kebakaran saja belum cukup untuk menyimpulkan bahwa semua kriteria penetapan bencana nasional telah terpenuhi.
Sumber: Sekretariat Negara, laporan penanganan karhutla kepada Presiden, 12 Oktober 2026.
5. Kalau Tidak Berstatus Nasional, Apa Pemerintah Tetap Bisa Bertindak?
Jawabannya: bisa.
Inilah bagian penting yang perlu dipahami masyarakat. Status bencana nasional bukan satu-satunya pintu bagi pemerintah pusat untuk turun tangan.
Dalam penjelasan resminya pada 29 Agustus 2026, BNPB menyatakan bahwa pemerintah pusat tetap dapat memberikan dukungan sesuai kebutuhan dan kewenangannya, termasuk melalui personel, peralatan, logistik, pendanaan, serta dukungan teknis.
Karena itu, perdebatan mengenai status nasional tidak boleh mengaburkan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah masyarakat sudah mendapatkan perlindungan yang memadai?
Dalam penanganan karhutla, ukuran keberhasilan tidak cukup dilihat dari status administratif. Api harus dikendalikan, warga harus terlindungi, dampak asap perlu ditangani, dan wilayah yang rusak harus dipulihkan.
Status nasional dapat menjadi bagian penting dari pengaturan penanganan bencana. Namun, kecepatan tindakan di lapangan tetap menjadi kebutuhan mendesak.
6. Apa yang Perlu Diperhatikan Masyarakat?
Ada tiga hal yang perlu dicermati ketika isu status bencana nasional kembali dibicarakan.
Pertama, bedakan usulan dan keputusan resmi. Desakan dari masyarakat atau kelompok tertentu bukan berarti pemerintah sudah menetapkan status bencana nasional.
Kedua, perhatikan data dampak, bukan hanya gambar api. Jumlah korban, kondisi kesehatan warga, luas wilayah terdampak, kerusakan fasilitas, dan gangguan ekonomi membantu memberikan gambaran yang lebih utuh.
Ketiga, ikuti informasi dari sumber resmi. Informasi mengenai titik api, kualitas udara, penanganan darurat, dan imbauan keselamatan perlu merujuk pada instansi berwenang, seperti BNPB, BPBD, BMKG, dan kementerian terkait.
Masyarakat juga dapat berperan dengan tidak membakar lahan, tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu api, serta segera melaporkan kebakaran kepada petugas setempat.
Jadi, Apa Inti Perdebatan Status Bencana Nasional?
Pada akhirnya, perdebatan tentang status bencana nasional bukan sekadar soal nama atau tingkat sebuah bencana.
Di satu sisi, pemerintah perlu memastikan penetapan status sesuai hukum dan didukung data yang akurat. Di sisi lain, masyarakat membutuhkan respons yang cepat ketika keselamatan, kesehatan, dan kehidupan sehari-hari mereka terganggu.
Untuk kasus karhutla, pertanyaan yang perlu dijawab adalah seberapa luas dampaknya, berapa banyak warga yang menjadi korban, seberapa besar kerusakan yang terjadi, dan apakah penanganan yang berjalan sudah memadai.
Desakan penetapan status nasional perlu dinilai berdasarkan fakta-fakta tersebut, bukan hanya besarnya perhatian publik.
Sebab, bagi warga yang menghirup asap setiap hari, hal terpenting bukan semata-mata apa nama status bencananya. Yang mereka butuhkan adalah udara yang lebih aman, perlindungan yang nyata, dan kepastian bahwa negara hadir ketika mereka menghadapi bahaya. (Redaksi C8)
Views: 0
