Ringkasan: Desil bukan ukuran langsung penghasilan atau kekayaan keluarga. BPS mengelompokkan kesejahteraan masyarakat ke dalam 10 kelompok berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Pemeringkatan ini juga menjadi perhatian dalam simulasi pemerintah mengenai pembiayaan bantuan iuran BPJS Kesehatan.
Channel8.co.id, Jakarta — Istilah desil semakin sering muncul dalam pembicaraan mengenai bantuan sosial dan kepesertaan BPJS Kesehatan. Ada desil 1, desil 5, hingga desil 10. Namun, apa sebenarnya arti angka-angka tersebut? Apakah desil menunjukkan jumlah penghasilan seseorang atau menentukan apakah sebuah keluarga tergolong miskin?
Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan, desil merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraannya. Pemeringkatan tersebut dibagi menjadi 10 kelompok, dengan masing-masing kelompok mencakup sekitar 10 persen keluarga.
Dalam pengelompokan itu, desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah. Sebaliknya, desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.
Artinya, desil bukan ukuran absolut kemiskinan, bukan pula angka yang menunjukkan besarnya pendapatan atau kekayaan sebuah keluarga.
Desil bukan sekadar soal gaji
Penentuan desil tidak hanya melihat penghasilan. BPS menggunakan berbagai karakteristik sosial ekonomi untuk memperkirakan posisi kesejahteraan keluarga.
Sejumlah indikator yang dipertimbangkan antara lain kondisi rumah, sumber air minum, bahan bakar untuk memasak, kepemilikan aset, daya dan konsumsi listrik, komposisi anggota keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, serta disabilitas.
Berbagai karakteristik itu dianalisis secara bersama-sama menggunakan metode statistik Proxy Means Test (PMT).
Dengan pendekatan tersebut, satu indikator saja tidak otomatis menentukan seseorang masuk desil tertentu. Misalnya, kepemilikan satu barang atau kondisi rumah tidak bisa langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan posisi kesejahteraan keluarga.
BPS juga menegaskan bahwa keluarga yang berada dalam desil sama belum tentu memiliki pendapatan, pengeluaran, atau kondisi sosial ekonomi yang persis sama.
Siapa yang mengelola data desil?
Pemeringkatan tersebut tercantum dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjadi rujukan bersama pemerintah untuk perencanaan, penetapan sasaran, dan evaluasi berbagai program.
BPS bertugas menyusun dan mengelola DTSEN. Sementara itu, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berperan sesuai kewenangannya, termasuk menyediakan sumber data dan mendukung pemutakhiran.
DTSEN dibangun melalui integrasi sejumlah sumber data, antara lain Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Data tersebut kemudian diperkaya dengan data administratif dan disinkronkan dengan data kependudukan.
BPS menyebut DTSEN Versi 3 Tahun 2026 per 10 Juli 2026 mencakup 290,13 juta record individu dan 95,98 juta record keluarga.
Angka tersebut menunjukkan cakupan data yang dikelola, bukan jumlah penduduk miskin dan bukan pula jumlah penerima bantuan sosial.
Mengapa posisi desil bisa berubah?
Desil menunjukkan posisi relatif sebuah keluarga dibandingkan keluarga lainnya. Karena itu, posisi tersebut dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi sosial ekonomi keluarga dan pemutakhiran data.
Perubahan pada satu indikator juga tidak otomatis membuat posisi desil berubah. BPS mempertimbangkan berbagai karakteristik secara bersama-sama dalam proses pemeringkatan.
Masyarakat yang menemukan data keluarganya belum sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat mengajukan pembaruan melalui mekanisme yang tersedia, antara lain kanal Cek Bansos, operator desa atau kelurahan melalui SIKS-NG, serta kanal Cek DTSEN.
Namun, pengajuan pembaruan tidak otomatis mengubah posisi desil. Data yang disampaikan tetap perlu melalui proses pemutakhiran dan penghitungan sesuai metode yang berlaku.
Apa hubungannya dengan BPJS Kesehatan?
Pembahasan desil menjadi perhatian publik setelah Kementerian Sosial mematangkan simulasi skema pembiayaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).
Dalam penjelasan yang disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada 4 November 2026, salah satu skema yang sedang dibahas adalah pembagian pembiayaan berdasarkan kelompok desil 1 sampai 8.
Dalam simulasi tersebut, pembiayaan kelompok desil 1–4 direncanakan melalui APBN. Kelompok desil 5–6 direncanakan menjadi tanggungan pemerintah kabupaten/kota, sedangkan kelompok desil 7–8 direncanakan ditanggung pemerintah provinsi.
Kemensos memperkirakan kebutuhan anggaran skema tersebut mencapai sekitar Rp94,78 triliun per tahun, dengan asumsi iuran Rp42.000 per orang per bulan. Perkiraan itu terdiri atas sekitar Rp52,49 triliun untuk kelompok desil 1–4, Rp23,22 triliun untuk desil 5–6, dan Rp19,07 triliun untuk desil 7–8.
Dalam simulasi tersebut, jumlah penduduk pada kelompok desil 1–8 dipetakan sekitar 223,4 juta jiwa. Dari jumlah itu, sekitar 188,05 juta jiwa diproyeksikan dapat diusulkan masuk dalam skema pembiayaan pemerintah. Sebagian penduduk lainnya telah dijamin melalui pemberi kerja atau kepesertaan mandiri.
Namun, pemerintah menegaskan bahwa skema tersebut masih dalam tahap simulasi dan pembahasan. Tidak semua warga pada desil 1–8 otomatis menjadi peserta PBI-JK karena sebagian pekerja telah mendapatkan jaminan kesehatan melalui perusahaan.
Dengan demikian, angka desil tidak boleh langsung diartikan sebagai keputusan seseorang akan mendapat atau kehilangan kepesertaan BPJS Kesehatan.
Bagaimana masyarakat memeriksa dan memperbarui data?
Masyarakat dapat memeriksa informasi bantuan sosial melalui kanal resmi Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id. Untuk pembaruan data, tersedia pula mekanisme melalui operator desa atau kelurahan dan kanal Cek DTSEN.
Hal yang perlu dipahami, desil merupakan alat pemeringkatan untuk membantu pemerintah membaca kondisi sosial ekonomi keluarga. Penggunaannya sebagai dasar program tetap mengikuti ketentuan masing-masing program.
Memahami arti desil menjadi penting agar masyarakat tidak salah membaca data, tidak terburu-buru menyimpulkan status kesejahteraan seseorang, dan dapat mengetahui bagaimana pemerintah menggunakan data tersebut dalam kebijakan publik. (redaksi C8)
Channel8.co.id — Cerita di Balik Cerita
Sumber data: BPS, 22 Agustus 2026, dan keterangan simulasi Kemensos pada 4 November 2026.
Views: 0
