Ringkasan : Aksi Women’s March Jakarta 2026 diwarnai saling dorong dengan polisi di Jalan MH Thamrin, Sabtu (7/11). Massa menyuarakan sembilan tuntutan, dari pengesahan RUU PPRT dan RUU Masyarakat Adat hingga evaluasi program Makan Bergizi Gratis.
Channel8.co.id, Jakarta, — Sabtu pagi (7/11/2026), kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, sempat memanas. Aksi Women’s March Jakarta 2026 — aksi tahunan yang menyuarakan hak-hak perempuan — berujung saling dorong antara peserta aksi dan aparat kepolisian di persimpangan Jalan MH Thamrin dan Jalan Kebon Sirih.
Massa berkumpul sejak sekitar pukul 06.30 WIB di kawasan Simpang Sarinah, lalu bergerak dalam long march menuju titik kumpul utama di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Selatan. Tapi di tengah jalan, barisan mereka dihadang barikade polisi.
Pukul 07.55, Jalan Thamrin Memanas
Sekitar pukul 07.55–07.58 WIB, suasana menegang. Peserta yang bergerak dari arah Sarinah menuju Monas berhadapan dengan barikade kepolisian di Jalan MH Thamrin. Polisi berupaya mengarahkan massa untuk memutar arah atau mengikuti jalur pengalihan yang sudah disiapkan — tapi keputusan menutup akses itu justru membuat suasana makin panas, dan dorong-dorongan pun tak terhindarkan.
Dari atas mobil komando, seorang orator meminta tim advokasi dan pengacara maju untuk berkomunikasi dengan kepolisian. Sebagian peserta dilaporkan berhasil melewati barisan petugas dan melanjutkan pergerakan. Siang harinya, massa terlihat menyampaikan aspirasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, tepatnya di depan gedung BSI Tower, dengan ruas jalan di lokasi ditutup selama kegiatan berlangsung.
“Kami turun ke jalan secara damai untuk menyuarakan hak-hak dasar perempuan, pengesahan RUU PPRT, RUU Masyarakat Adat, serta menuntut perhatian serius atas krisis femisida yang terus terjadi. Sangat disayangkan akses kami menuju Patung Kuda justru dihalangi dan didorong mundur seperti ini,” kata salah seorang orator aksi melalui pengeras suara di atas mobil komando.
Sembilan Tuntutan dalam Satu Pagi
Nah, di sini bagian yang penting: apa sebenarnya yang mereka tuntut? Sembilan kelompok tuntutan itu mencakup hampir semua sisi kehidupan perempuan — dan sebagian menyentuh isu yang lebih luas lagi.
Pertama, keadilan ekonomi dan perlindungan sosial universal: turunkan harga kebutuhan pokok, prioritaskan anggaran negara untuk pelayanan publik, serta beri pengakuan dan perlindungan kepada pekerja perawatan, buruh, dan pekerja migran.
Kedua, penghapusan kekerasan dan diskriminasi berbasis gender, seksualitas, disabilitas, agama, pekerjaan, identitas, dan status sosial — termasuk perlindungan bagi kelompok minoritas, masyarakat adat, pekerja seks, orang dengan HIV (ODHIV), dan pembela HAM.
Ketiga, perlindungan hak atas tubuh dan kesehatan: jaminan kesehatan reproduksi, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pencegahan femisida, serta pemulihan bagi korban kekerasan seksual.
Keempat, penghentian kekerasan berbasis gender di ruang digital (KBGO), perlindungan data pribadi, kebebasan pers, dan kebebasan berekspresi.
Kelima, legislasi berbasis HAM: peraturan disusun dengan partisipasi masyarakat yang bermakna, terutama kelompok marginal — dan penolakan terhadap regulasi yang memperluas diskriminasi, kriminalisasi, dan pembatasan kebebasan.
Keenam, penghentian militerisasi ruang sipil: hentikan kriminalisasi pembela HAM, tarik TNI dan Polri dari posisi sipil, dan bentuk mekanisme perlindungan bagi pembela HAM.
Ketujuh, persoalan Papua: hentikan pendekatan kekerasan dan militeristik, dan lindungi hak masyarakat setempat.
Kedelapan, keadilan ekologis: hentikan pembangunan yang merampas ruang hidup masyarakat, dan pastikan kebijakan iklim serta industri digital memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan.
Kesembilan, evaluasi kebijakan publik, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG): hentikan program itu apabila keselamatan penerima manfaat tidak dapat dijamin, serta beri pemulihan dan restitusi bagi korban.
Di luar sembilan tuntutan itu, massa juga menyuarakan penolakan terhadap rencana pengenaan pajak pembalut — produk menstruasi, menurut mereka, adalah kebutuhan biologis perempuan, bukan barang gaya hidup.
RUU PPRT, RUU yang Sudah Dua Dekade Menunggu
Dari sembilan tuntutan itu, satu nama paling sering disebut: RUU PPRT, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Buat yang belum akrab: ini RUU yang mengatur perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga — soal upah, jam kerja, jaminan sosial, dan perlindungan dari kekerasan.
RUU ini sudah mengendap di parlemen selama lebih dari dua dekade tanpa kepastian hukum, padahal jutaan pekerja rumah tangga terus rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan. Itu sebabnya, setiap tahun, Women’s March selalu membawa nama RUU PPRT di barisan depan tuntutannya.
Satu hal lagi yang disorot massa: femisida — pembunuhan terhadap perempuan yang didasari alasan gender. Peserta aksi menilai kasus femisida sudah berada pada tahap krisis nasional dan membutuhkan penanganan darurat dari pemerintah.
Women’s March sendiri adalah gerakan sosial tahunan yang diadaptasi secara global untuk menyuarakan kesetaraan gender, keadilan sosial, dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Di Indonesia, gerakan ini menjadi wadah konsolidasi berbagai kelompok masyarakat sipil, buruh perempuan, mahasiswa, dan komunitas adat.
UPDATE — Sabtu (7/11) siang: setelah aksi bubar di sekitar Silang Selatan Monas sekitar pukul 11.30 WIB, tiga orang tak dikenal diduga menyerang peserta Women’s March; tiga peserta terluka, satu di antaranya cedera serius di tangan kiri dan kini menjalani fisioterapi. Panitia WMJ menilai polisi di lokasi membiarkan kejadian itu dan menyatakan akan menempuh jalur hukum; hingga Sabtu malam belum ada tanggapan resmi kepolisian. (Sumber: Magdalene dan Naratif Media, 7/11/2026.) (Redaksi C8)
Views: 6
