Politik

19 Pahlawan Nasional 2026: Hoegeng, Ali Sadikin, sampai Kakek Prabowo

×

19 Pahlawan Nasional 2026: Hoegeng, Ali Sadikin, sampai Kakek Prabowo

Sebarkan artikel ini

Ringkasan tulisan: Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 19 tokoh pada peringatan Hari Pahlawan 2026. Di antara mereka ada Hoegeng, Ali Sadikin, dan R.M. Margono Djojohadikusumo — kakek Presiden sendiri.

Channel8.co.id, Jakarta,Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 19 tokoh bangsa di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026) pukul 16.00 WIB. Penganugerahan ini menjadi agenda utama peringatan Hari Pahlawan 2026 yang mengusung tema “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”.

Penetapan ke-19 nama itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 93/TK/Tahun 2026 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan ke-19 tokoh itu dinilai semasa hidupnya telah berjuang dan berdedikasi kepada bangsa dan negara.

Siapa Saja 19 Nama Itu?

Daftar penerimanya datang dari berbagai daerah dan latar belakang — polisi, militer, ulama, politisi, budayawan, sampai sultan. Berikut nama-namanya:

1. Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Hoegeng Iman Santoso (DKI Jakarta)
2. R.M. Margono Djojohadikusumo (Jawa Tengah)
3. Mr. Ali Sastroamidjojo (Jawa Timur)
4. Abdoel Moethalib Sangadji (Maluku)
5. Franciscus Xaverius Seda (Nusa Tenggara Timur)
6. Sutan Takdir Alisjahbana
7. Jenderal KKO (Purn.) Ali Sadikin (DKI Jakarta)
8. Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah atau Marhum Pekan (Riau)
9. Jenderal TNI (Purn.) Maraden Panggabean
10. Mayjen TNI (Purn.) Soengkono
11. Marsekal TNI (Purn.) R. Suryadi Suryadarma
12. KH M. Yusuf Hasyim (Jawa Timur)
13. KH Wasyid (Banten)
14. Muslim Muhammad Khalifah atau Kiai Modjo (Sulawesi Utara)
15. Mohamad Roem
16. KH Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat)
17. Jenderal TNI (Purn.) M. Jusuf (Sulawesi Selatan)
18. Sultan Ibrahim Chaliluddin (Kalimantan Timur)
19. Letkol Moch. Sroedji (Jawa Timur)

Beberapa nama mungkin langsung familier di telingamu. Hoegeng adalah mantan Kapolri yang sampai hari ini jadi simbol kejujuran polisi — namanya sering disebut tiap kali publik bicara soal polisi yang bersih.

Ali Sadikin adalah mantan Gubernur DKI Jakarta yang membangun ibu kota di era 1960–1970-an. Frans Seda, putra Flores kelahiran 4 Oktober 1926 yang wafat pada 31 Desember 2009, adalah ekonom dan mantan menteri; dengan gelar ini, Nusa Tenggara Timur kini punya empat Pahlawan Nasional.

Kenapa Nama Margono Jadi Sorotan?

Dari 19 nama itu, satu yang paling banyak dibicarakan: R.M. Margono Djojohadikusumo. Ia adalah salah satu pendiri Bank Negara Indonesia (BNI) dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) pertama — tokoh yang ikut meletakkan fondasi perekonomian Indonesia di awal kemerdekaan.

Ia juga kakek Presiden Prabowo Subianto.

Fakta itu wajar memancing pertanyaan. Tapi pemerintah menegaskan prosesnya berjenjang: Kementerian Sosial mengusulkan nama-nama, lalu Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan — dewan penyeleksi resmi — menilainya bersama, sebelum Presiden menetapkan keputusan akhir. Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut penetapan ke-19 nama itu melalui proses panjang dan berjenjang.

Soal jumlah, ada yang menarik: Presiden sebelumnya telah memilih 18 nama — itu kata Menteri Kebudayaan Fadli Zon pada Jumat (6/11/2026), setelah Dewan Gelar mengajukan nama-nama yang dinilai memenuhi syarat. (Kementerian Sosial sendiri menyebut mengusulkan “lebih dari 10 nama” ke Dewan Gelar.)

Keputusan akhirnya justru 19 nama. Artinya, satu nama bertambah di ujung proses — dan nama Margono-lah yang melengkapi daftar itu.

Dan soal Margono, ada penjelasan baru dari pemerintah. Selasa malam (10/11/2026), Fadli Zon — yang juga Ketua Dewan Gelar — mengatakan Presiden Prabowo sebenarnya pernah menolak usulan agar kakeknya itu dianugerahi gelar Pahlawan Nasional, dan hampir semua keluarga pun menentang usulan tersebut, karena khawatir dianggap intervensi Presiden.

Menurut Fadli, usulan itu datang dari masyarakat — antara lain dari Banyumas, Jawa Tengah — dan sudah bergulir sejak tahun lalu, bukan dari keluarga.

Dari Mana Nama-Nama Ini Dipilih?

Gelar Pahlawan Nasional diberikan secara anumerta — artinya, penerimanya sudah wafat, dan gelar diberikan sebagai penghormatan atas jasa semasa hidup. Usulan datang dari daerah, diseleksi Kemensos bersama Dewan Gelar, lalu diputuskan Presiden.

Setahun lalu, pada 10 November 2025, Presiden Prabowo juga menganugerahkan gelar kepada 10 tokoh, termasuk Presiden ke-2 Soeharto, Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan aktivis buruh Marsinah. Tahun ini, daftarnya lebih panjang — 19 nama — dan lebih beragam latarnya: dari ulama pejuang Geger Cilegon 1888 seperti KH Wasyid, sampai sultan penentang kolonial seperti Sultan Ibrahim Chaliluddin dari Paser, Kalimantan Timur.

Pesan Hari Pahlawan tahun ini, kalau dibaca dari daftarnya, cukup jelas: pahlawan tidak selalu berseragam dan tidak selalu dari satu zaman. Ada yang berjuang dengan senjata, ada yang berjuang dengan bank, masjid, dan pena. (redaksi C8)

Views: 0

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Presiden Prabowo menerima 10 mantan Kapolri di Hambalang, Minggu (8/11). Wakil Ketua DPR Dasco menyebut kasus penyadapan ilegal ikut dibahas — sementara DPR mendorong percepatan RUU Penyadapan dan Komisi III menjadwalkan rapat kerja dengan Kapolri, Kamis (12/11).

Politik

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membentuk tim khusus untuk memburu pemberi perintah di balik dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Penyidik sudah memeriksa 13 saksi dan lima ahli, sementara reaksi bermunculan dari DPR hingga ribuan buruh di Monas.

Politik

Kepala BIN Muhammad Herindra mendatangi Istana Kepresidenan, Jumat (6/11), dan menyebut ada hal yang harus segera dilaporkan ke Presiden Prabowo. Kunjungannya terjadi saat Bareskrim mengusut dugaan penyadapan ilegal yang menyeret empat jenderal Polri sebagai tersangka.

Politik

Sehari setelah Listyo Sigit Prabowo ditahan dalam kasus dugaan penyadapan, Satgas Penertiban Kawasan Hutan memutuskan menertibkan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan pengusaha nikel Arif Kurniawan. Satgas menyebut ada indikasi perusahaan itu menguasai kawasan hutan secara ilegal, dan kini memverifikasi dugaan keterkaitan korporasinya dengan oknum aparat penegak hukum.