Ringkasan tulisan: Usulan Hak Menyatakan Pendapat soal Wapres Gibran sudah sampai ke pimpinan DPR, tapi DPR belum memutuskannya dan pemakzulan masih harus melewati MK dan MPR. Artikel ini merangkum apa yang disampaikan di forum PWJ, apa yang sudah terverifikasi di DPR, dan bagaimana mekanisme konstitusinya bekerja.
Channel8.co.id, Jakarta, Bayangin Selasa siang di sebuah warkop lantai dua di Tebet, Jakarta Selatan. Di luar, Jakarta lagi sibuk merayakan Hari Pahlawan. Di dalam, sekelompok aktivis senior dari angkatan 77/78 lagi duduk melingkar, mikrofon di tangan, dan satu topik yang bikin ruangan itu panas: nasib kursi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Itulah suasana PWJ Forum bertajuk “Padamu Pahlawan Kami Mengadu”, Selasa (10/11/2026), pukul 13.00-16.00 WIB di Warkop Agam Kumpul, Tebet. Forum yang digelar Poros Wartawan Jakarta ini menghadirkan aktivis 77/78, antara lain Musfihin Dahlan dan mantan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.
Di forum itu, Musfihin menyampaikan klaim yang langsung menyebar: proses pemakzulan Gibran disebut sedang diinisiasi oleh 50 anggota parlemen dari berbagai fraksi.
Kedengarannya sudah dekat ke garis finis. Tapi, tunggu dulu — cerita sebenarnya lebih panjang dan lebih pelan dari itu.
Jadi, 50 Tanda Tangan Itu Artinya Apa?
Angka 50 itu bukan datang dari pengumuman resmi DPR. Angka itu disampaikan anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, yang menyebut sekitar 50 anggota telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dan suratnya sudah disampaikan ke pimpinan DPR.
Ketua DPR Puan Maharani membenarkan pimpinan memang sudah menerima laporan mengenai usulan itu. Tapi ia juga menegaskan tindak lanjut dan mekanismenya masih akan dibahas setelah pembukaan masa sidang.
Belum ada jadwal pembahasan yang diumumkan, dan belum ada konfirmasi dari Sekretariat Jenderal DPR soal registrasi usulan itu.
Singkatnya, begini analoginya: 50 tanda tangan itu seperti 50 orang yang sudah tanda tangan di lembar pengajuan. Lembar itu sudah sampai ke meja pimpinan. Tapi meja pimpinan belum memutuskan lembar itu dibawa ke rapat atau tidak. Dukungan individu anggota juga belum menjadi sikap resmi fraksi, apalagi keputusan DPR.
HMP sendiri adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat. Usulannya bisa diajukan minimal 25 anggota DPR, disertai materi dan bukti. Jadi angka 50 memang sudah melewati batas minimal pengajuan — tapi pengajuan bukan putusan.
Jangan keburu menyimpulkan Gibran sudah dicopot, karena faktanya belum begitu.
Kalau Mau Pemakzulan, Jalurnya Nggak Bisa Ngebut
Nah, ini bagian yang paling sering ketukar. Pemakzulan itu bukan satu rapat, bukan satu tanda tangan, dan bukan DPR langsung menunjuk MPR untuk memberhentikan.
Aturannya ada di Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Pasal 7A menyebut Presiden atau Wapres bisa diberhentikan apabila terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wapres.
Lalu Pasal 7B mengatur jalurnya, dan jalurnya berjenjang: DPR dulu, lalu Mahkamah Konstitusi (MK), lalu DPR lagi, baru MPR. Bukan DPR langsung ke MPR.
Pertama, DPR harus membentuk pendapat bahwa Wapres melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat, dan pengajuan permintaan ke MK harus disetujui dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota DPR, dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 yang hadir.
Kedua, MK memeriksa dan memutus pendapat DPR itu paling lama 90 hari. Ketiga, kalau MK membenarkan pendapat DPR, barulah DPR meneruskan usul pemberhentian ke MPR.
Keempat, MPR memutus dalam sidang yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 anggota, dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 yang hadir.
Jadi, kalau kamu dengar kata “pemakzulan” hari ini, ingat: kita masih di anak tangga pertama, dan anak tangga itu pun belum resmi dipijak DPR.
Latar polemiknya sendiri berakar pada surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung lewat Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 menyatakan surat keterangan penyetaraan itu tidak sah dan batal demi hukum.
Putusan itu mengadili keabsahan dokumen administrasi, bukan putusan pemberhentian Wapres. Sebelumnya, pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diterima.
Apakah dua hal itu berarti Gibran “tidak lagi memenuhi syarat” menurut Pasal 7A — itu yang harus diuji lewat mekanisme Pasal 7B, bukan disimpulkan langsung dari putusan MA.
Istana menyatakan menghormati hak konstitusional DPR. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan DPR memiliki kewenangan untuk menggunakan haknya.
Sementara itu, Fraksi Gerindra dan Demokrat disebut belum memutuskan sikap soal HMP, dan tanggapan dari pihak Wapres Gibran belum diperoleh hingga Selasa siang.
Satu hal lagi yang perlu dipisah: di hari yang sama, Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan tertutup.
Sampai Selasa siang, belum ada surat pengunduran diri resmi, tanggal berlaku, atau kekosongan jabatan yang diumumkan. Niat mundur dan pemakzulan adalah dua jalur berbeda. Kalau kursi Wapres benar-benar kosong karena mundur, aturannya ada di Pasal 8 ayat (2) UUD 1945: Presiden mengusulkan dua nama, lalu MPR memilih paling lambat 60 hari.
Terus, Kata Forum Soal Gorong-Gorong dan PDI-P Gimana?
Di forum yang sama, Dipo Alam mengajak masyarakat kembali kepada keilmuan dan tidak lagi percaya pada apa yang ia sebut “ngelmu gorong-gorong”. Ia juga menyinggung persoalan ijazah dan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo — yang statusnya tersangka, bukan terpidana.
Musfihin juga menyampaikan penilaian bahwa ada yang salah dengan sistem negara setelah peralihan pemerintahan dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto, termasuk kritiknya soal pembelahan partai dan pembentukan lembaga yang menurutnya redundan.
Itu penilaian pembicara di forum, bukan fakta yang terverifikasi dalam artikel ini. Tidak ada tanggapan dari pihak yang dikritik dalam dua materi yang menjadi bahan artikel ini.
Soal pengganti, Musfihin memprediksi ada kemungkinan calon berasal dari PDI-P, dengan alasan Presiden ingin merangkul semua pihak agar pemerintahan solid. Itu prediksi, bukan kesepakatan atau keputusan. Tidak ada pernyataan dari PDI-P, Presiden, atau MPR soal skenario itu dalam bahan ini.
Jadi, kalau dirangkum dalam satu kalimat ala anak muda: ributnya sudah kencang, tapi prosesnya masih di awal — dan konstitusi memang sengaja dibuat tidak bisa ngebut untuk urusan sebesar ini. (redaksi C8)
Views: 8
