Ringkasan tulisan: Aksi Hari Pahlawan di Yogyakarta pada Selasa, 10 November 2026, yang siang harinya berjalan tertib dan sempat ditemui langsung oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X, berubah ricuh pada malam hari di depan Gedung DPRD DIY hingga Bundaran UGM. Hingga Rabu pagi, polisi mengamankan 154 orang dan menggelar perkara untuk menentukan siapa yang lanjut ke penyidikan dan siapa yang dipulangkan.
Channel8.co.id, Yogyakarta, Aksi memperingati Hari Pahlawan di Yogyakarta pada Selasa, 10 November 2026, punya dua wajah yang bertolak belakang. Siang hari, ribuan mahasiswa dan warga menyampaikan aspirasi dengan tertib. Malam hari, kawasan Malioboro sampai Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM) berubah menjadi arena bentrokan, gas air mata, dan water cannon.
Yang masih jadi pertanyaan sampai Rabu sore ini bukan cuma siapa yang melempar molotov pertama, tapi juga bagaimana membedakan massa yang datang untuk menyampaikan pendapat dengan kelompok yang menurut polisi menyerang gedung dewan setelah pukul 20.00 WIB.
Siang di Kepatihan: Sultan Duduk Lesehan
Sekitar pukul 14.40 WIB, sekitar 1.000 orang dari Aliansi Jogja Memanggil (AJM) mendatangi Kantor Gubernur DIY di Kompleks Kepatihan. Mereka datang bersama mahasiswa lintas kampus, masyarakat sipil, dan pengemudi ojek daring.
AJM membawa sembilan tuntutan. Di tingkat nasional, mereka meminta militer ditarik kembali ke barak, penembakan di Aceh dan Papua serta kasus pelanggaran HAM berat diusut tuntas, karhutla ditetapkan sebagai darurat bencana nasional, pajak rakyat diturunkan dan pajak konglomerat dinaikkan, gelar Pahlawan Nasional Soeharto dicabut, serta kriminalisasi terhadap pengemudi ojek daring dihentikan.
Di tingkat daerah, mereka meminta Pergub tentang Jaga Warga dan larangan aksi di kawasan Sumbu Filosofi dicabut, upah minimum Yogyakarta disesuaikan dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) — mereka menuntut Rp4,6 juta — dan biaya pendidikan diturunkan, serta kasus dugaan korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida diusut tuntas.
Kelompok lain juga turun di titik berbeda. Forum BEM se-DIY menggelar aksi di depan Gedung DPRD DIY dengan tuntutan pencabutan gelar Pahlawan Nasional Soeharto dan dukungan terhadap upaya pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sekitar pukul 16.05 WIB, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X keluar menemui massa AJM di gerbang Kepatihan. Ia duduk lesehan berhadapan dengan perwakilan demonstran, didampingi Kapolda DIY dan Danrem.
Soal Pergub Jaga Warga, Sultan mengatakan aturan itu awalnya dibuat untuk menghadapi narkoba dan kenakalan di masyarakat, dan akan ditinjau kalau terbukti mempersulit tumbuhnya demokrasi. Soal Stadion Mandala Krida, ia menjelaskan perbaikannya tertahan masalah hukum karena stadion itu menjadi barang bukti kasus KPK. Soal upah, ia menyebut faktor alpha dalam penetapan upah sudah dinaikkan dari 0,4 menjadi 0,8 setelah negosiasi dengan pengusaha melalui Dewan Pengupahan.
Perwakilan aliansi menilai jawaban itu masih normatif dan belum memastikan apakah aturan yang dipersoalkan akan dicabut atau hanya ditinjau.
Pukul 20.07, Suasana Berubah di Depan DPRD
Setelah dari Kepatihan, massa bergerak ke Titik Nol Kilometer dan membubarkan diri secara bertahap sekitar pukul 19.00 WIB. Polisi menyebut penyampaian pendapat sampai pukul 19.00 WIB itu berjalan tertib dan aman.
Sekitar pukul 20.07 WIB, suasana berubah. Menurut polisi, sekitar 100 orang yang disebut sebagai massa tak dikenal muncul dari arah utara dan menyerang Gedung DPRD DIY. Mereka melempar petasan, bom molotov, dan batu ke dalam gedung, berusaha merobohkan pagar, memecahkan kaca ATM Center, serta membakar benda di tengah jalan.
Polisi mengerahkan empat satuan setingkat kompi (SSK) Brimob Penanggulangan Huru-Hara dan 60 personel Satuan Penindak Perusuh, dibantu kendaraan taktis dan water cannon. Massa didorong ke arah utara Malioboro hingga kawasan Tugu Golong-Gilig sekitar pukul 21.00 WIB, lalu ricuh kembali pecah di Jalan A.M. Sangaji dan berlanjut ke Bundaran UGM menjelang tengah malam.
Di Bundaran UGM, polisi kembali menembakkan gas air mata ke kerumunan yang mencoba menutup jalan dengan water barrier. Sebagian massa bertahan hingga dini hari, lalu membubarkan diri sekitar pukul 04.00 WIB.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad tiba di Gedung DPRD DIY sekitar pukul 01.23 WIB, Rabu dini hari, untuk meninjau penanganan. Kapolri mengatakan polisi akan mendalami apakah ada unsur kesengajaan dan pihak yang sengaja menyebabkan kerusakan. Saat ditanya soal kemungkinan kaitan dengan makar, ia menjawab singkat, belum.
154 Orang Diamankan, UGM dan LBH Ikut Bersuara
Jumlah orang yang diamankan naik bertahap sepanjang malam. Polda DIY semula melaporkan 94 orang, lalu 106 orang hingga pukul 02.46 WIB, sebelum mencapai 154 orang pada pukul 07.58 WIB, Rabu pagi. Plt. Kabid Humas Polda DIY AKBP Novita Eka Sari mengatakan seluruhnya masih menjalani pemeriksaan untuk menentukan peran masing-masing.
Polisi menyita enam botol molotov, 12 petasan, tujuh botol bensin, satu senjata tajam, satu ketapel, dan satu bungkus gotri.
UGM mengonfirmasi delapan mahasiswanya diamankan. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM Prof. Wening Udasmoro menyebut rinciannya enam orang dari Fisipol, satu dari Fakultas Filsafat, dan satu dari Fakultas Kehutanan. Rektor UGM Prof. Ova Emilia menyatakan kampus mendata dan menelusuri keberadaan mahasiswa yang terdampak, menyiapkan pendampingan hukum, dan membuka kanal laporan melalui [email protected].
Data pendampingan dari Serikat Mahasiswa (SEMA) UGM berbeda dan masih sementara: 10 mahasiswa UGM menjadi korban dalam pendataan mereka, dengan rincian tujuh dipastikan ditahan, satu belum diketahui kabarnya, dan dua dirawat di rumah sakit. Perbedaan angka ini belum terverifikasi silang, jadi artikel ini menulis keduanya dengan atribusi masing-masing.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta mencatat gambaran lain. Hingga Rabu pagi, LBH menerima 64 aduan: 47 orang ditahan, 13 orang hilang kabar, 2 orang dirawat di rumah sakit, dan 2 orang sudah pulang. Direktur LBH Yogyakarta Kharisma Wardhatul Khusniah menilai penangkapan dilakukan secara acak dan tidak proporsional, serta mencatat dugaan penyiksaan oleh aparat. Klaim ini masih versi LBH dan belum menjadi temuan resmi.
Polisi membantah narasi di media sosial bahwa aparat mengejar massa hingga masuk ke lingkungan kampus UGM. Menurut Polda DIY, penindakan dilakukan di depan Gedung DPRD, sekitar Malioboro, Tugu, hingga bundaran di depan UGM, tanpa masuk kampus. Kapolda DIY Irjen Langgeng Purnomo menambahkan, Brimob hanya siaga 30 hingga 50 meter sebelum batas kampus dan tidak menggunakan gas air mata maupun water cannon di titik itu.
Rabu Siang: Gelar Perkara Diawasi Komnas HAM
Rabu siang, Polda DIY menggelar perkara untuk menentukan kelanjutan proses hukum terhadap 154 orang yang diamankan. Kapolda DIY Irjen Langgeng Purnomo mengatakan proses itu disaksikan langsung oleh Komnas HAM, Kompolnas, hingga Ombudsman.
Dari 154 orang itu, menurut Kapolda, terdapat mahasiswa, pelajar SMA, pelajar SMP, hingga anak-anak. Penanganan terhadap anak di bawah umur, kata dia, dilakukan secara khusus dengan memperhatikan Undang-Undang Perlindungan Anak.
Hasil gelar perkara itu belum diumumkan sampai Rabu sore ini. Polisi juga belum mengumumkan siapa saja yang lanjut ke penyidikan dan siapa yang dipulangkan.
Kericuhan ini adalah yang ketiga dalam tiga pekan terakhir di Yogyakarta. Aksi pada 20 Oktober dan 28 Oktober 2026 juga diwarnai bentrokan. Dalam aksi akhir Oktober, AJM mencatat 34 orang ditangkap.
Untuk hari ini, Rabu, situasi di kawasan Malioboro dan sekitarnya dilaporkan sudah kembali kondusif. Yang belum selesai adalah nasib 154 orang itu, dan jawaban atas pertanyaan Kapolri sendiri: apakah kericuhan Selasa malam itu murni penyampaian pendapat yang lepas kendali, atau ada pihak yang sengaja menggerakkannya.
Views: 0
