Ringkasan tulisan:Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan HMP soal Wapres Gibran pada Rabu siang, dan pimpinan DPR menerima usulan itu. Fraksi PDIP sebelumnya sepakat menempuh HMP, sementara Istana membantah Presiden Prabowo menyarankan Gibran berjuang di PTUN — Gibran tetap menjabat Wapres dan DPR belum memutuskan HMP.
Channel8.co.id, Jakarta,- Kabar dari Senayan dan Istana bergerak cepat pada Rabu siang ini. Fraksi PDI Perjuangan di DPR resmi sepakat mengambil jalan konstitusi lewat Hak Menyatakan Pendapat (HMP) soal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Di saat yang sama, Istana membantah klaim Gibran bahwa Presiden Prabowo menyarankannya tetap berjuang di PTUN. Dua kabar ini datang di hari yang sama, tapi dari dua arah yang berbeda — parlemen makin maju, Istana justru menutup jalur hukum yang diklaim Gibran.
Update Rabu Siang: 120 Anggota dari 8 Fraksi, Usulan Diterima Pimpinan
Perkembangan terbaru, sampai pukul 14.30 WIB: sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan HMP soal Wapres Gibran, dan pimpinan DPR menerima usulan itu pada Rabu siang. Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menyatakan usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah memenuhi persyaratan minimal untuk diproses di DPR RI.
Hal itu dibacakan pimpinan dalam pertemuan di Senayan, dengan rincian pengusul per fraksi: PDIP 14 orang, Golkar 11, Gerindra 11, Nasdem 19, PKB 18, PKS 28, PAN 1, dan Demokrat 18 — total 120 orang. Usulan itu diajukan dengan merujuk Pasal 211 UU MD3 dan tata tertib DPR, dan pimpinan menyatakan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku.
Perlu dibedakan: angka 120 ini adalah jumlah pengusul dalam daftar yang sudah diserahkan ke pimpinan, bukan jumlah seluruh anggota fraksi yang sepakat.
Fraksi PDIP sendiri sepakat bulat dengan 110 anggotanya — tapi yang tercantum sebagai pengusul dalam daftar 120 itu baru 14 orang dari PDIP. Reuters sebelumnya, pukul 14.00 WIB, melaporkan lebih dari 100 anggota DPR telah menandatangani petisi serupa dan petisi itu akan diserahkan kepada Ketua DPR.
PDIP Sepakat, 102 dari 110 Hadir di Rapat Pleno
Kesepakatan itu diambil dalam rapat pleno fraksi di Gedung DPR, Senayan, Rabu (11/11/2026). Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto menyampaikan, dari total 110 anggota fraksi, 102 orang hadir dalam rapat, sementara delapan lainnya berhalangan karena izin atau sakit.
“Kami sudah mengambil jalan politik, bahwa kita mengambil jalan konstitusi. Kita tidak menghitung berapa, tetapi Fraksi PDI Perjuangan menyatakan akan mengambil jalan konstitusi dengan Hak Menyatakan Pendapat,” kata Utut, seperti dikutip dari Detikcom.
Utut merujuk Pasal 7A dan 7B UUD 1945 sebagai landasan langkah itu, dan menyerahkan rincian hukumnya kepada anggota fraksi di Komisi III DPR. Soal jumlah, ia menegaskan seluruh fraksi sepakat — kalau dibutuhkan, 110 anggota itu siap menandatangani usulan HMP.
Ini penting dibedakan: sepakat dan siap tanda tangan, bukan berarti 110 tanda tangan sudah dibubuhkan hari ini.
Langkah berikutnya, kata Utut, fraksi akan menyampaikan keputusan itu ke pimpinan DPR agar Badan Musyawarah (Bamus) segera bersidang.
Tapi waktu pengajuan dari fraksi PDIP sendiri belum ditentukan — masih tergantung mekanisme dan urusan administratif. Utut juga menegaskan PDIP tidak menghalangi siapa pun menempuh jalur hukum.
Istana Bantah Klaim “Saran PTUN”, Yusril: Putusan Sudah Final
Perkembangan kedua datang dari Istana, Rabu pagi. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan membantah Presiden Prabowo menyarankan Gibran berjuang membuktikan keabsahan ijazahnya lewat PTUN.
Klarifikasi itu disampaikan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta pada Rabu (11/11/2026).
Menurut Syahganda, pandangan hukum Presiden sepenuhnya sejalan dengan Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra, dan putusan MK serta MA soal sengketa ijazah Wapres sudah bersifat final dan mengikat.
“Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN, artinya itu yang dia diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden. Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril,” kata Syahganda.
Bantahan ini berlawanan dengan keterangan Gibran sendiri, Selasa sore (10/11) di Istana Wapres. Saat itu Gibran bilang salah satu saran Presiden adalah agar ia “tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1” dan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK ke MA. Dalam keterangan itu Gibran tidak menyinggung niat mundurnya.
Yusril sendiri sudah menegaskan pada Selasa di Istana Kepresidenan: putusan MK bersifat final dan mengikat, putusan MA juga sudah final karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu.
Gibran dinilai tidak bisa mengajukan PK sendiri karena bukan pihak dalam perkara MA 742 K/TUN/2026 — tergugatnya Dirjen Dikdasmen.
Apa yang Belum Berubah
Meski usulan 120 pengusul itu sudah diterima pimpinan, DPR belum memutuskan HMP. Ketua DPR Puan Maharani pada Selasa hanya membenarkan pimpinan sudah menerima laporan usulan HMP, dan akan menindaklanjutinya setelah pembukaan masa sidang dengan mendengarkan masukan fraksi dan komisi.
Sampai pukul 14.30 WIB hari ini, belum ada jadwal Bamus atau paripurna yang diumumkan untuk membahas usulan tersebut, dan belum ada keputusan DPR soal HMP itu sendiri.
Begitu juga soal Gibran: niat mundur yang disampaikannya ke Prabowo dalam pertemuan 2,5 jam Selasa pagi — yang dikonfirmasi Mensesneg Prasetyo Hadi, dengan catatan Presiden tidak menolak niat itu — tetap baru sebatas niat. Belum ada surat pengunduran diri resmi, dan Gibran belum menyampaikan pernyataan baru pada Rabu siang ini.
Satu lagi yang jangan ditulis dulu sebagai sudah terjadi: pencabutan surat keterangan penyetaraan oleh Kemendikdasmen. Putusan MA 742 K/TUN/2026 memang menyatakan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 batal dan mewajibkan tergugat mencabutnya, tapi eksekusi pencabutan itu sendiri belum terverifikasi sampai siang ini.
Jadi ringkasnya: parlemen bergerak, Istana menutup jalur PTUN yang diklaim Gibran, tapi pemakzulan belum berjalan dan kursi Wapres belum kosong. (koni)
Views: 1
