Ringkasan : Konferensi Republik di Maumere menutup rangkaian 30–31 Oktober dengan pernyataan “Republik Diuji di Tanah Ini”, yang menagih negara hadir lewat layanan dasar, bukan sekadar simbol. Pesan dari Flores dan Lembata ini penting karena mengukur republik dari pengalaman warga yang paling jauh dari pusat.
Channel8.co.id, Maumere, — Dari sebuah kampus di Maumere, Flores, datang sebuah tagihan yang ditulis dengan kalimat yang tajam tapi tenang: “Negara hadir dalam simbol, tetapi absen dalam layanan.” Kalimat itu adalah diagnosis yang dirumuskan para peserta Konferensi Republik, forum bertajuk “Masyarakat Sipil dan Masa Depan Republik” yang digelar Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero bersama jejaring perguruan tinggi dan masyarakat sipil pada 30–31 Oktober 2026.
Rangkaiannya dimulai di Universitas Nusa Nipa pada 30 Oktober, dilanjutkan dengan konferensi utama di Kampus 1 IFTK Ledalero pada 31 Oktober. Forum ini mempertemukan akademisi, tokoh agama, aktivis, jurnalis, dan penggerak masyarakat sipil lewat sesi utama serta 10 diskusi paralel — dari demokrasi dan tata kelola sampai tenaga kerja migran dan perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Puncaknya adalah pernyataan akhir berjudul “Republik Diuji di Tanah Ini”, yang disampaikan pada 31 Oktober 2026. Panitia merencanakan hasil diskusi dihimpun menjadi Komunike Bersama Masyarakat Sipil Indonesia, prosiding, dan rekomendasi kebijakan.
Ukuran yang dipakai pernyataan itu bukan angka pertumbuhan semata, melainkan pengalaman warga Flores dan Lembata: apakah republik memberi mereka layanan, perlindungan, dan ruang untuk menentukan hidup? Yang disoroti adalah pengungsi gempa Flores dan erupsi Lewotobi Laki-Laki, perempuan dan anak korban kekerasan, korban yang menunggu keadilan puluhan tahun — termasuk keadilan bagi korban 1965 di Sikka — serta anak muda tanpa pekerjaan. Salah satu kalimatnya paling menusuk: pernyataan itu menyebut lebih banyak warga meninggal di pengungsian setelah gempa Flores daripada tertimpa bangunan, tanpa merinci jumlahnya. “Mereka tidak dibunuh gempa; mereka ditinggalkan setelah gempa,” tulis para peserta.
Pernyataan itu juga menulis angka-angka yang harus dibaca dengan atribusi yang jujur: menurut mereka, ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh di atas lima persen, tetapi 17,52 persen warga masih miskin dan hampir empat dari sepuluh balita tumbuh pendek. Mereka juga menyebut kepuasan publik terhadap demokrasi turun dari 74 persen pada awal 2024 menjadi 40 persen pada Oktober 2026. Angka-angka ini dikutip di sini sebagai isi pernyataan, bukan sebagai data resmi yang sudah diverifikasi ulang oleh redaksi — dan pembaca berhak tahu bedanya. Yang tidak bisa ditawar dari pernyataan itu adalah tuntutannya: sembilan tuntutan, dari ukuran pembangunan hingga hak rakyat mengoreksi pemerintah, dengan berpijak pada Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan Manifesto Konferensi Republik.
Di atas panggung konferensi, Uskup Agung Ende Mgr. Paulus Budi Kleden menyampaikan perumpamaan tentang sosok yang memilih berlindung di dalam gua daripada menghadapi dunia yang terbuka. Pesannya: “Menutup ruang diskursus, mendiamkan perbedaan pendapat, takut memiliki dan menghadapi oposisi, adalah lonceng kematian bagi demokrasi.” Ia juga merumuskan harapan dalam dua unsur: kemarahan terhadap ketidakadilan dan keberanian untuk mengubahnya, ditambah kerendahan hati untuk berkolaborasi. Sementara itu, penggagas Konferensi Republik, Sudirman Said, menekankan pentingnya membawa suara daerah dan desa ke dalam percakapan nasional: “Republik adalah gabungan dari daerah-daerah dan desa-desa. Suara daerah dan desa adalah suara Republik.”
Ada satu lapis sejarah yang membuat forum ini terasa istimewa. Para peserta merujuk kisah Soekarno dan para pastor di Ende — kota tempat Soekarno pernah diasingkan dan merenungkan dasar negara — untuk kembali mempertanyakan tempat orang-orang yang berbeda dan kecil dalam negara. Jawabannya, menurut mereka, ditagih lewat layanan dan kebijakan yang berpihak kepada warga. Jadi, ini bukan sekadar forum diskusi di ujung timur Indonesia. Ini adalah pengingat bahwa republik tidak diuji di pidato atau di simbol, melainkan di pengungsian yang layak, di layanan kesehatan yang sampai, di keadilan yang tidak menunggu puluhan tahun, dan di anak muda yang punya pekerjaan. Kalau ukuran itu dipakai, maka suara dari Maumere bukan suara pinggir — ia adalah suara tentang kita semua. (redaksi C8)
Views: 1
