Ringkasan: Tiga hari lagi, Selasa (10/11), Indonesia memperingati Hari Pahlawan dengan tema “Pahlawanku Teladanku”. Tanggal itu dipilih karena pertempuran besar di Surabaya pada 10 November 1945, ketika rakyat menolak ultimatum untuk menyerah.
Channel8.co.id, Surabaya, — Selasa lusa (10/11/2026), Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Kementerian Sosial sudah menetapkan temanya tahun ini: “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”. Upacara bendera digelar pukul 08.00 waktu setempat di instansi pemerintah, swasta, dan sekolah.
Tapi, pernahkah kamu bertanya — kenapa harus 10 November? Kenapa bukan tanggal proklamasi, atau tanggal pertempuran lain? Jawabannya ada di Surabaya, 81 tahun lalu, dalam sepuluh hari yang mengubah sejarah Indonesia.
10 November 1945: Ultimatum yang Ditolak
Ceritanya dimulai dua bulan setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pasukan Sekutu — dalam hal ini tentara Inggris — datang ke Surabaya. Situasi sudah tegang sejak akhir Oktober, meski gencatan senjata sempat disepakati pada 29 Oktober 1945.
Lalu, pada 30 Oktober 1945 sekitar pukul 20.30, terjadi insiden di dekat Jembatan Merah: Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby, pimpinan pasukan Inggris untuk Jawa Timur, tewas dalam baku tembak saat mobilnya berpapasan dengan sekelompok milisi Indonesia.
Pihak Indonesia menyebut insiden itu terjadi karena kesalahpahaman di tengah situasi yang kacau — tapi bagi pihak Inggris, kematian komandannya adalah pukulan besar.
Pengganti Mallaby, Mayor Jenderal E.C. Mansergh, mengeluarkan ultimatum pada 9 November 1945: semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor, meletakkan senjata di tempat yang ditentukan, dan menyerahkan diri — batas waktunya jam 06.00 pagi tanggal 10 November 1945. Kalau tidak, Surabaya akan diserang besar-besaran.
Rakyat Surabaya menolak. Gubernur Suryo dan Bung Tomo — yang lewat Radio Pemberontakan membakar semangat arek-arek Surabaya — menyerukan perlawanan. Pekikan “Merdeka atau Mati!” menggema dari radio ke radio, dari kampung ke kampung.
Pada 10 November 1945 pagi, pasukan Inggris menyerbu Surabaya dari darat, laut, dan udara. Pertempuran berlangsung sekitar tiga minggu. Menurut catatan sejarah, sekitar 6.000 pejuang gugur dalam pertempuran itu.
Inggris sendiri mengira Surabaya bisa ditaklukkan dalam tiga hari — kenyataannya, perlawanan rakyat bertahan jauh lebih lama.
Pertempuran inilah yang kemudian diabadikan sebagai Hari Pahlawan. Tugu Pahlawan di Surabaya dibangun untuk memperingatinya.
Dari Surabaya ke Kalender Nasional
Nah, bagaimana tanggal itu akhirnya masuk kalender resmi? Melalui Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 tentang Hari-Hari Nasional yang Bukan Hari Libur — 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan.
Satu hal yang sering bikin bingung: Hari Pahlawan itu bukan hari libur nasional. Ketentuannya mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026 — tanggal 10 November tidak masuk daftar tanggal merah. Jadi, Selasa lusa tetap hari kerja dan hari sekolah biasa, dengan upacara peringatan di pagi hari.
Tahun ini, Kementerian Sosial menerbitkan Pedoman Penyelenggaraan Hari Pahlawan Tahun 2026 Nomor S-1090/MS/PB.06.00/11/2026, yang ditandatangani Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada 5 November 2026.
Pedoman itu memuat susunan upacara, teks amanat pembina upacara, sampai naskah doa untuk enam agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
Logo resmi tahun ini pun punya makna: empat unsur pembentuknya adalah api, tangan, perpaduan api dan hati, serta bentuk yang mengarah ke atas — melambangkan keberanian, persatuan, pengorbanan, dan harapan.
Siapa yang Boleh Disebut Pahlawan Nasional?
Sederhananya, begini. “Pahlawan” sebagai sebutan sehari-hari bisa dipakai untuk siapa saja yang berkorban — tapi gelar resmi Pahlawan Nasional itu ada aturan mainnya, diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Gelar itu diberikan Presiden melalui Keputusan Presiden (Keppres), setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Usulnya bisa datang dari mana saja — perseorangan, lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, organisasi, atau kelompok masyarakat — yang diajukan kepada Presiden melalui Dewan Gelar.
Syaratnya ada dua lapis. Syarat umum: WNI (atau seseorang yang berjuang di wilayah yang kini menjadi NKRI), punya integritas moral dan keteladanan, berjasa pada bangsa dan negara, berkelakuan baik, setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara, serta tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara paling singkat lima tahun.
Syarat khususnya berlaku bagi yang sudah meninggal dunia dan semasa hidupnya: pernah memimpin perjuangan bersenjata, politik, atau bidang lain untuk merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan; tidak pernah menyerah pada musuh; pengabdiannya berlangsung hampir sepanjang hidup dan melebihi tugas yang diembannya; pernah melahirkan gagasan atau karya besar; punya konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi; dan perjuangannya berdampak nasional.
Kenapa Gelar Itu Masih Diperdebatkan?
Di sinilah bagian yang perlu dijelaskan pelan-pelan. Pemberian gelar Pahlawan Nasional tidak selalu disambut bulat — karena sejarah setiap tokoh bisa dibaca dari sudut yang berbeda.
Pelajaran dari semua ini: Hari Pahlawan bukan cuma soal mengingat tanggal. Ia juga soal bertanya — siapa yang kita teladani, atas dasar apa, dan bagaimana kita melanjutkan perjuangan mereka dengan cara kita sendiri. Tema tahun ini bilang begitu: “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan.”
Dan teladan itu tidak selalu datang dari masa lalu yang jauh. Pekan ini, tiga prajurit TNI AD — Letkol Cpn (Anumerta) Dudi Firmansyah, Kapten Cpn (Anumerta) Nurhafiz Akbar Rizki Hartio, dan Sertu (Anumerta) Heri Prasetyo — dimakamkan dengan upacara militer setelah gugur dalam misi pemadaman kebakaran hutan di Kalimantan Tengah. Mereka bukan Pahlawan Nasional — gelar itu ada prosesnya sendiri. Tapi pengorbanan mereka diingat negara dengan penghormatan terakhir, dan keluarga mereka mendapat beasiswa pendidikan, santunan, dan rumah dari Presiden. Kadang, teladan memang datang dari orang-orang yang tugasnya sederhana: berangkat pagi, dan tidak pulang. (Redaksi C8)
Views: 1
