Ringkasan: Pasal 33 UUD 1945 kembali disuarakan dalam aksi di Al-Azhar, Minggu (8/11). Pasal ini mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat — tapi apa sebenarnya arti “dikuasai oleh negara”?
Channel8.co.id, Jakarta, — Minggu (8/11/2026), di Lapangan Hijau Masjid Agung Al-Azhar, ribuan orang membacakan lima tuntutan. Tuntutan keempatnya berbunyi: laksanakan Pasal 33 UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
Pasal yang sama juga muncul dalam hampir setiap perdebatan soal tambang, perkebunan, listrik, dan air di Indonesia. Kenapa satu pasal bisa sepopuler itu? Dan apa sebenarnya isinya? Mari kita baca pelan-pelan.
Bunyi Pasalnya, Ayat demi Ayat
Pasal 33 UUD 1945, dalam rumusan aslinya sejak 1945, berbunyi:
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Lalu, lewat Amandemen Keempat UUD 1945 yang disahkan 10 Agustus 2002, ditambahkan dua ayat lagi:
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
Ayat yang paling sering dikutip adalah ayat (3): “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Satu kalimat, tapi isinya perdebatan puluhan tahun.
“Dikuasai oleh Negara” — Bukan Berarti Negara Punya Semuanya
Nah, di sini bagian yang sering bikin bingung. Apa arti “dikuasai oleh negara”? Apakah berarti negara memiliki semua tambang, semua hutan, semua air — dan swasta tidak boleh ikut campur sama sekali?
Jawabannya: tidak sesederhana itu. Mahkamah Konstitusi (MK) sudah berkali-kali menafsirkan frasa ini, antara lain dalam pengujian Undang-Undang Migas (UU 22/2001), Undang-Undang Ketenagalistrikan (UU 20/2002), dan Undang-Undang Sumber Daya Air (UU 7/2004).
Menurut MK, “dikuasai oleh negara” punya arti yang lebih luas daripada sekadar “dimiliki” dalam hukum perdata. Bumi, air, dan kekayaan alam itu pada hakikatnya adalah milik publik — milik seluruh rakyat secara kolektif. Rakyat lalu memberikan mandat kepada negara untuk menguasainya, lewat lima fungsi:
- Membuat kebijakan (beleid) — negara menentukan arah dan kebijakan pengelolaan kekayaan alam.
- Pengaturan (regelendaad) — negara membuat peraturan pelaksananya.
- Pengurusan (bestuursdaad) — negara mengurus dan mengelola administrasi atas kekayaan itu.
- Pengelolaan (beheersdaad) — negara mengelola, antara lain lewat kepemilikan saham atau keterlibatan langsung dalam manajemen BUMN.
- Pengawasan (toezichthoudendaad) — negara mengawasi pelaksanaannya.
Yang penting: tafsir MK ini tidak meniadakan kemungkinan swasta berperan. Perorangan atau swasta boleh ikut mengelola kekayaan alam, selama kelima fungsi negara di atas tetap dipenuhi — dan selama pemerintah memang tidak atau belum mampu melaksanakannya sendiri.
Mohammad Hatta, salah satu perumus pasal ini, pernah menjelaskannya dengan cara yang lebih membumi. Dalam pidato Hari Kooperasi 12 Juli 1977, Hatta mengatakan bahwa “dikuasai oleh negara” tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha. Kekuasaan negara, kata Hatta, terdapat pada membuat peraturan guna melancarkan jalan ekonomi — termasuk peraturan yang melarang “pengisapan” orang yang lemah oleh orang lain yang bermodal.
Sederhananya, maksudnya begini: negara itu seperti pengelola gedung milik bersama. Gedungnya milik semua penghuni. Pengelola boleh menyewakan sebagian ruang ke pihak lain, tapi ia tetap yang mengatur, mengawasi, dan memastikan hasilnya kembali ke penghuni — bukan ke segelintir orang saja.
Kenapa Pasal Ini Dipakai untuk Menuntut?
Lalu, kenapa ARBI membawa-bawa Pasal 33 dalam aksinya? Menurut para pengunjuk rasa, praktik oligarki dan penguasaan asing atas aset strategis bertentangan dengan amanat pasal ini. Mereka menuntut pelaksanaan Pasal 33 “secara murni dan konsekuen” — artinya, negara harus benar-benar memegang kendali atas kekayaan alam, dan hasilnya harus dirasakan rakyat, bukan segelintir pihak.
Ini bukan tafsir tunggal. Pasal 33 juga pernah menjadi dasar MK menguji undang-undang yang dinilai membuka privatisasi, swastanisasi, dan komersialisasi atas ketenagalistrikan dan sumber daya air. Dengan kata lain, pasal ini berfungsi sebagai “pagar” konstitusi: ia tidak melarang swasta, tapi ia menuntut negara tetap memegang kendali.
Jadi, Apa yang Bisa Kita Pegang?
Kalau diringkas, Pasal 33 memberi tiga patokan sederhana untuk menilai kebijakan apa pun soal kekayaan alam:
Pertama, kekayaan alam pada hakikatnya adalah milik publik — milik rakyat secara kolektif, bukan milik segelintir orang. Kedua, negara wajib mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi — bukan sekadar menonton. Ketiga, hasilnya harus nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, dan tidak boleh ada pihak yang membuat rakyat kehilangan haknya menikmati kekayaan alam.
Selama tiga patokan itu terpenuhi, Pasal 33 tidak akan diperdebatkan. Tapi kalau salah satunya goyah, jangan heran kalau pasal ini kembali diteriakkan — di ruang sidang, di media sosial, atau di lapangan seperti Minggu kemarin di Al-Azhar. (Redaksi C8)
Views: 0
