Ringkasan: Mulai Senin (9/11), sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri (SPP-TDLN) diperluas — dan kabar “transfer bank kena PPN” langsung ramai. DJP menegaskan: transfer dana pribadi dan remitansi tidak otomatis kena PPN, dan ini bukan pajak baru.
Channel8.co.id, Jakarta, — Kalau hari ini kamu sempat membaca kabar “transfer bank kena pajak mulai 9 November”, kamu tidak sendiri. Kabar itu ramai di media sosial dan bikin banyak orang resah: masa kirim uang ke keluarga atau transfer ke rekening sendiri ikut dipajaki?
Tenang dulu. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sudah meluruskan kabar itu. Jawaban singkatnya: transfer dana pribadi dan kiriman uang (remitansi) tidak otomatis dikenai PPN. Dan kebijakan yang berlaku mulai Senin (9/11/2026) ini bukan pajak baru.
Lalu, apa sebenarnya yang berlaku hari ini? Mari kita urai pelan-pelan.
Kenapa Ramai-Ramai Bicara Pajak Digital?
Keramaian ini bermula dari pernyataan Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, pekan lalu. Menurut Hashim, pajak digital “akan segera dilaksanakan, tanggal 9 November” — semua bank pemerintah, bank swasta, dan semua fintech, termasuk Shopee, Lazada, GoTo, dan sebagainya, harus ikut memungut dan menyetor pajak yang selama ini tidak dipungut.
Pernyataan itu menyebar luas — dan dengan cepat berubah menjadi kabar “semua transfer bank kena PPN mulai 9 November”. Di sinilah DJP turun tangan meluruskan.
Apa Itu SPP-TDLN?
Nah, di sini bagian yang sering bikin bingung. Kebijakan yang dimaksud bernama Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri — disingkat SPP-TDLN.
Sederhananya, begini. SPP-TDLN adalah mekanisme untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan barang atau jasa digital dari luar negeri oleh konsumen di Indonesia.
Contoh sederhananya: kamu memanfaatkan produk digital yang berasal dari luar negeri, dan transaksi itu memenuhi kriteria sebagai objek PPN menurut ketentuan perpajakan — maka PPN-nya dipungut lewat sistem ini.
Tiga hal yang ditegaskan DJP soal SPP-TDLN:
Pertama, ini bukan pajak baru. Kedua, sistem ini tidak mengubah tarif PPN. Ketiga, sistem ini tidak dimaksudkan untuk memungut seluruh transaksi luar negeri.
“Kebijakan ini bukan pajak baru, tidak mengubah tarif PPN, dan tidak dimaksudkan untuk memungut seluruh transaksi luar negeri,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, dalam keterangan tertulis, Senin (2/11/2026).
Ketentuan teknis pemungutan PPN melalui SPP-TDLN ini diatur dalam PMK 49/2026 — PMK adalah Peraturan Menteri Keuangan.
Transfer dan Kirim Uang: Kena atau Tidak?
Ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan — dan jawabannya sudah ditegaskan DJP secara eksplisit:
“Terkait transfer dana dan remitansi tidak otomatis menjadi objek PPN. Sistem ini tidak dimaksudkan untuk mengenakan PPN atas aktivitas transfer dana personal maupun kiriman uang masyarakat,” kata Inge.
Sederhananya, maksudnya begini: kalau kamu transfer uang ke keluarga, kirim uang ke teman, atau memindahkan uang ke rekeningmu sendiri, transaksi itu tidak otomatis menjadi objek PPN lewat SPP-TDLN. Yang dipungut hanyalah transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN sesuai ketentuan — bukan semua transaksi yang melibatkan pihak luar negeri, dan bukan transfer dana.
“Perlu dipahami bahwa tidak semua transaksi luar negeri dikenai PPN. Pemungutan melalui SPP-TDLN hanya dilakukan atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN sesuai ketentuan,” kata Inge.
Siapa yang Memungut, dan Bagaimana Caranya?
Lalu, siapa yang memungut PPN-nya? Bukan kamu yang menyetor sendiri. Pihak yang melakukan pemungutan adalah issuer — yaitu bank atau lembaga selain bank yang memfasilitasi pembayaran transaksi tersebut. PPN dapat dipungut bersamaan dengan pembayaran, jika transaksinya memenuhi ketentuan. Konsumen tidak perlu menyetor dan melaporkan PPN sendiri atas transaksi yang menjadi objek pemungutan.
Pada tahap awal, tepatnya 25 September 2026, DJP telah menunjuk enam lembaga sebagai pemungut PPN (issuer) dalam penyelenggaraan SPP-TDLN: BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, BSI, dan LinkAja. Calon issuer lainnya masih menjalani pengujian di lingkungan sandboxing dan periode stabilisasi.
DJP juga memastikan sistem ini dirancang untuk mencegah pemungutan pajak berganda. Apabila PPN atas suatu transaksi digital luar negeri sudah dipungut oleh pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang ditunjuk pemerintah, transaksi itu tidak akan dipungut kembali melalui SPP-TDLN.
Jadi, Apa yang Berubah buat Kita?
Kalau diringkas, mulai hari ini yang berubah adalah cara pemerintah memungut PPN atas transaksi digital dari luar negeri — lewat bank dan lembaga pembayaran yang ditunjuk, secara otomatis saat pembayaran. Yang tidak berubah: tarif PPN-nya, dan kenyataan bahwa transfer uang pribadi serta kiriman uang keluarga bukan objek pajak ini.
Tapi satu catatan jujur: penjelasan DJP ini menegaskan prinsipnya, bukan daftar rinci tiap jenis transaksi. Kalau nanti ada transaksi digital luar negerimu yang tiba-tiba terpotong PPN di luar dugaan, cek dulu ke bank atau issuer-nya — dan simpan buktinya. Karena pada akhirnya, yang membedakan “kena” dan “tidak kena” adalah apakah transaksimu memenuhi kriteria objek PPN — dan kriteria itulah yang selama ini tidak pernah dijelaskan ke publik dengan bahasa yang sederhana. (redaksi C8)
Views: 0
