Ringkasan tulisan: Gibran baru menyatakan niat mundur — belum resmi. Kalau kursi Wapres benar-benar kosong, UUD 1945 sudah mengatur jalurnya: Presiden mengusulkan dua nama, lalu MPR memilih paling lambat 60 hari.
Channel8.co.id, Jakarta, – Selasa (10/11/2026) jadi hari yang bikin banyak orang bertanya-tanya: kalau Wakil Presiden mengundurkan diri, terus gimana? Siapa yang menggantikan? Berapa lama kosongnya? Dan apa bedanya “niat mundur” dengan “sudah mundur”?
Tenang. Semua itu sudah ada aturannya di Undang-Undang Dasar 1945. Yuk, kita urai satu per satu.
Niat Mundur Bukan Berarti Sudah Mundur
Pertama, ini yang paling penting. Apa yang dilakukan Gibran Rakabuming Raka pada Selasa pagi adalah menyatakan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan sekitar 2,5 jam di Istana.
Mensesneg Prasetyo Hadi mengonfirmasi niat itu — dan menegaskan Presiden tidak menolaknya. Tapi sampai Selasa malam, belum ada pengumuman bahwa pengunduran diri itu resmi berlaku.
Belum ada surat pengunduran diri yang dinyatakan berlaku, dan jabatan Wakil Presiden belum dinyatakan kosong.
Ibaratnya begini: niat itu seperti bilang ke atasan, “Pak, saya berniat resign.” Itu belum sama dengan surat resign yang sudah disetujui dan berlaku. Di antara keduanya, masih ada proses — dan dalam kasus Gibran, proses itu termasuk permohonannya untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Siapa yang Memilih Penggantinya?
Nah, kalau — kalau — kursi Wapres benar-benar kosong, aturannya ada di Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Bunyinya, sederhananya: bila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
MPR itu Majelis Permusyawaratan Rakyat — gabungan DPR dan DPD. Jadi alurnya begini:
1. Kursi Wapres kosong (pengunduran diri resmi berlaku).
2. Presiden mengusulkan dua nama calon pengganti.
3. MPR bersidang — paling lambat 60 hari sejak kekosongan — dan memilih satu dari dua nama itu.
Artinya, pengganti Wapres bukan ditunjuk langsung oleh Presiden, dan bukan dipilih lewat pemilu baru. Ia dipilih MPR dari dua nama yang diajukan Presiden. Selama proses itu berjalan, roda pemerintahan tetap jalan — Presiden tetap Presiden, dan tidak ada kekosongan di kursi nomor satu.
Sebagai pembanding, Pasal 8 ayat (1) mengatur skenario sebaliknya: bila Presiden berhenti atau tidak bisa menjalankan tugas, Wapres yang menggantikannya sampai masa jabatan habis. Jadi aturannya simetris: yang kosong diisi, yang di atas tetap bekerja.
PTUN, MK, MA: Tiga Jalur yang Sering Tertukar
Kenapa Gibran sampai menyatakan niat mundur? Jawabannya ada di tiga putusan dan jalur hukum yang sering tertukar satu sama lain. Sederhananya, begini:
MK — Mahkamah Konstitusi. Pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan permohonan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diterima. Dalam persidangan, MK menyatakan tidak ditemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang bisa menjadi dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA.
MA — Mahkamah Agung. Pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan kasasi — upaya hukum tingkat terakhir — dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026. Putusannya: surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran dinyatakan tidak sah. Penyetaraan itu pengakuan resmi bahwa ijazah luar negeri dianggap setara SMA di Indonesia — dan surat itulah yang dipakai sebagai syarat pencalonan Pilpres 2024.
PTUN — Pengadilan Tata Usaha Negara. Ini jalur yang kini diminta Gibran. PTUN adalah pengadilan untuk sengketa atas keputusan pejabat negara. Gibran memohon diberi kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya lewat proses ini.
Lalu ada satu lagi: HMP — Hak Menyatakan Pendapat. Ini hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa. Menurut laporan CNN Indonesia, 50 anggota DPR dari enam fraksi sudah menandatangani dokumen usulan HMP. Tapi ingat: usulan bukan keputusan. DPR belum menggulirkan HMP — baru ada usulan yang ditandatangani.
Pernah Ada yang Mundur Sebelumnya?
Pernah. Dalam sejarah Indonesia, satu-satunya Wakil Presiden yang pernah mengundurkan diri di tengah masa jabatan adalah Mohammad Hatta — pada 1956, karena perbedaan pandangan dengan Presiden Soekarno.
Bedanya, zaman Hatta belum ada aturan seperti sekarang. UUD 1945 hasil amandemen — yang mengatur batas 60 hari dan dua calon dari Presiden — baru lahir puluhan tahun kemudian. Jadi kalau hari ini ada Wapres yang mundur, mekanismenya sudah jauh lebih jelas daripada 70 tahun lalu.
Itulah kenapa kabar Selasa ini penting tapi belum final. Niat sudah disampaikan. Jalur hukum masih berjalan. Dan kalau kursi itu benar-benar kosong, konstitusi sudah menyiapkan jawabannya: dua nama dari Presiden, dipilih MPR, paling lambat 60 hari. (Redaksi C8)
Views: 3
